Viral di media sosial curhatan wisatawan yang mengeluhkan pelayanan dan tarif becak 'nuthuk' di kawasan Malioboro, Kota Jogja. Pemkot Jogja pun angkat bicara dan mempersilakan masyarakat atau wisatawan melapor.
Wakil Wali Kota Jogja Heroe Poerwadi angkat bicara soal kembali terulangnya kasus 'nuthuk' tarif oleh pelaku usaha-wisata di kawasan Malioboro. Menurut Heroe, jika ada wisatawan yang merasa dirugikan, bisa melapor ke petugas Jogoboro di sepanjang Jalan Malioboro maupun lewat aplikasi.
"Pelaporan bisa dilakukan langsung melalui aplikasi Jogja Smart Service (JSS) atau langsung ke petugas Jogoboro di sepanjang Malioboro," kata Heroe dalam keterangan tertulis, Minggu (17/4/2022).
"Kita standby di kawasan Malioboro, silakan wisatawan jikalau mendapati layanan yang tidak baik dan merugikan mengunjungi di kawasan Malioboro atau lewat Jogoboro," lanjutnya.
Diberitakan sebelumnya, viral di media sosial curhatan wisatawan yang mengeluhkan pelayanan dan tarif becak 'nuthuk' di kawasan Malioboro, Kota Jogja. Curhatan itu diposting warganet di akun Instagram @infocegatan_jogja.
Dalam postingan itu, warganet menceritakan temannya yang sedang liburan mau pulang ke penginapan dan ditawari naik becak keliling Malioboro Rp 20 ribu. Namun temannya itu bukan diajak keliling Malioboro, tapi ke pusat oleh-oleh. Kemudian, dia turun di dekat penginapan dan dipungut tarif dari sebelumnya Rp 20 ribu menjadi Rp 80 ribu.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Wali Kota Jogja Heroe Poerwadi mengaku telah menindaklanjuti postingan yang viral itu. Heroe menyebut Pemkot Jogja langsung memanggil kelompok pengemudi becak Malioboro yang diduga melakukan penipuan itu. Hasilnya, kelompok becak berjanji tak akan mengulangi hal tersebut lagi.
"Jika masih kedapatan melakukan praktik merugikan seperti itu, yang bersangkutan akan dikeluarkan dari kawasan Malioboro. Bahkan untuk selamanya tidak boleh beroperasi di wilayah Kota Yogyakarta," kata Heroe melalui pesan tertulis, Minggu (17/4).
Ia menegaskan, Pemkot Jogja sudah melakukan pemanggilan kepada kelompok-kelompok masyarakat yang berusaha di bidang pariwisata sesuai dengan komunitasnya.
"Pertama, semua kelompok komunitas sudah berjanji untuk tidak lagi memperlakukan penumpang sebagai orang yang harus wajib beli di toko oleh-oleh tertentu. Berdasarkan laporan yang sering dilaporkan adalah bentor (becak mesin), dan sangat jarang becak engkol," jelasnya.
Begitu pun dengan penjual oleh-oleh, lanjut Heroe, sudah mulai memperbaiki cara menjual oleh-olehnya. Warga sudah mengetahui di mana tempat mendapatkan oleh-oleh yang diinginkan berdasarkan informasi dari masyarakat maupun dari industri wisata lainnya.
Khusus untuk menangani keluhan-keluhan wisatawan, kata Heroe, Pemkot telah membentuk tim terpadu yang terdiri dari gabungan beberapa OPD untuk respons cepat atas keluhan wisatawan. Dari tim itu, Heroe menegaskan, Pemkot akan secepatnya menindak begitu ada laporan, keluhan atau pelayanan yang merugikan wisatawan.
"SOP-nya jelas. Kita klarifikasi persoalannya, jika ditemukan kebenaran laporannya, maka sanksi tegas segera diberikan saat itu juga. Keputusan sementara atau permanen untuk tidak boleh beroperasi di kawasan Malioboro atau kawasan lainnya," katanya.
"Persoalannya, seringkali laporan tidak lengkap, tidak didukung identitas atau indikasi atau bukti yang cukup untuk menemukan atau mencari pelakunya. Perlu waktu untuk menemukan orang/kasusnya, perlu didukung bukti untuk menjatuhkan sanksi. Kadang juga tidak dibedakan antara bentor dan becak. Misalnya di mana naik, dan dimasukkan ke toko mana. Jadi data-data itu perlu untuk melakukan pembinaan, penataan-pengaturan dan pemberian sanksi," jelasnya.
Comments
0 comment