Tarif PPN Minuman Keras Naik Jadi 20%, Hotel-Restoran Kompak Menolak - DDTC News
Tarif PPN Minuman Keras Naik Jadi 20%, Hotel-Restoran Kompak Menolak - DDTC News
Kenaikan tarif PPN di Bulgaria ini sejalan dengan pemulihan ekonomi akibat pandemi Covid-19.

Akses DDTC News lebih mudah karena semua informasi pajak sekarang ada dalam genggaman Anda.

Akses DDTC News lebih mudah karena semua informasi pajak sekarang ada dalam genggaman Anda.

Ilustrasi.

SOFIA, DDTCNews – Asosiasi hotel dan dan restoran Bulgaria, The Bulgarian Hotel and Restaurant Association (BHRA) menentang rencana kebijakan kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 20% atas produk wine atau anggur, dan bir. BHRA menilai kenaikan tarif ini bisa membuat restoran merugi dan berujung bangkrut.

Kenaikan tarif PPN ini diumumkan pemerintah Bulgaria pada 18 Mei 2022 lalu. Kebijakan ini juga dikhawatirkan akan memperburuk dampak lonjakan inflasi yang saat ini terjadi.

Jika ditarik ke belakang, pada 30 Juli 2020 lalu Majelis Nasional Bulgaria sempat menyepakati amandemen UU tentang PP.

Baca Juga: UU HKPD Diharapkan Jadi Solusi Tumpang Tindih Objek Pajak Restoran

"Amandemen ini memangkas tarif pajak penjualan atas produk anggur, bir, layanan bus charter, gym, dan fasilitas olahraga lainnya dari 20% menjadi 9%," tulis The Sofia Globe, dikutip Sabtu (20/5/2022).

Penurunan tarif yang sebelumnya dilakukan bertujuan untuk mengurangi dampak ekonomi dari pandemi Covid-19.

Wakil ketua BHRA Atanas Dimitrov mengatakan bahwa bisnis restoran tergolong padat karya. Namun, tidak adanya PPN atas tenaga kerja membuat perusahaan tidak dapat mengeklaim kredit pajak.

Baca Juga: Penyesuaian PPN di UU HPP Dinilai Lebih Rasional, Begini Penjelasannya

Pada saat yang sama, industri ini mengalami kekurangan tenaga kerja. Akibatnya ada biaya upah yang lebih tinggi.

“Mengingat fakta bahwa selama 2 tahun terakhir kami tidak memiliki aktivitas selama hampir 1,5 tahun, bagaimana kemudian membuktikan kolektibilitas di perusahaan yang tidak beroperasi?" kata Dimitrov.

Dimitrov juga menyinggung dampak pandemi yang begitu besar dirasakan industri perhotelan dan restoran sebagai industri penyedia hiburan. Saat kondisi ekonomi menekan masyarakat, layanan kenikmatan menjadi hal pertama yang akan ditinggalkan.

Baca Juga: Restitusi PPN Dipercepat, Kinerja Penerimaan Pajak China Terdampak

“Kenaikan PPN akan membuat produk kami tidak dapat dijual dan konsekuensinya bagi bisnis tidak dapat diprediksi," tambah Dimitrov. (sap)

Topik : pajak internasional, PPN, minuman keras, minuman beralkohol, miras, Bulgaria

KOMENTAR

0/1000 Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE. Kirim

ARTIKEL TERKAIT

Asosiasi Meminta Sistem Pajak atas Migas Direformasi Selasa, 17 Mei 2022 | 15:00 WIB AUSTRALIA

Asosiasi Meminta Sistem Pajak atas Migas Direformasi

Aturan Baru Disusun, Negara Ini Ancang-Ancang Pajaki Transaksi Kripto Selasa, 17 Mei 2022 | 14:00 WIB PORTUGAL

Aturan Baru Disusun, Negara Ini Ancang-Ancang Pajaki Transaksi Kripto

DJP Colek Warganet yang Ngaku Dapat Rp2,5 Juta per Hari dari Kripto Selasa, 17 Mei 2022 | 13:00 WIB KEWAJIBAN PAJAK

DJP Colek Warganet yang Ngaku Dapat Rp2,5 Juta per Hari dari Kripto

Beri Pinjaman Lewat Pinjol, Wajib Pajak Cukup Terima 1 Bukti Potong Selasa, 17 Mei 2022 | 12:00 WIB PMK 69/2022

Beri Pinjaman Lewat Pinjol, Wajib Pajak Cukup Terima 1 Bukti Potong

berita pilihan

Bangun IKN Nusantara, Kriteria Penerima Insentif Pajak Bisa Diperluas Minggu, 22 Mei 2022 | 08:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Bangun IKN Nusantara, Kriteria Penerima Insentif Pajak Bisa Diperluas

Ini 3 Tantangan Penerimaan Perpajakan yang Bakal Dihadapi pada 2023 Minggu, 22 Mei 2022 | 08:00 WIB PENERIMAAN NEGARA

Ini 3 Tantangan Penerimaan Perpajakan yang Bakal Dihadapi pada 2023

UU HKPD Diharapkan Jadi Solusi Tumpang Tindih Objek Pajak Restoran Minggu, 22 Mei 2022 | 07:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

UU HKPD Diharapkan Jadi Solusi Tumpang Tindih Objek Pajak Restoran

Bisa Untung Lebih Besar, Wajib Pajak Kembali Disarankan Ikut PPS Minggu, 22 Mei 2022 | 06:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Bisa Untung Lebih Besar, Wajib Pajak Kembali Disarankan Ikut PPS

Peserta PPS Tidak Bertambah dalam 24 Jam Terakhir, 46.676 Wajib Pajak Sabtu, 21 Mei 2022 | 19:15 WIB PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Peserta PPS Tidak Bertambah dalam 24 Jam Terakhir, 46.676 Wajib Pajak

Penyesuaian PPN di UU HPP Dinilai Lebih Rasional, Begini Penjelasannya Sabtu, 21 Mei 2022 | 17:00 WIB WEBINAR STPI - DDTC

Penyesuaian PPN di UU HPP Dinilai Lebih Rasional, Begini Penjelasannya

Bea Cukai Gagalkan Pengiriman Rokok Ilegal dengan Bus, Jaringan Diusut Sabtu, 21 Mei 2022 | 16:00 WIB PENEGAKAN HUKUM

Bea Cukai Gagalkan Pengiriman Rokok Ilegal dengan Bus, Jaringan Diusut

Antisipasi M-Pajak Eror, UMKM Perlu Pencatatan Cadangan Tanpa Aplikasi Sabtu, 21 Mei 2022 | 15:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Antisipasi M-Pajak Eror, UMKM Perlu Pencatatan Cadangan Tanpa Aplikasi

Kesempatan Ikut PPS Belum Tertutup, DJP: Masih Berlangsung 41 Hari! Sabtu, 21 Mei 2022 | 14:00 WIB PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Kesempatan Ikut PPS Belum Tertutup, DJP: Masih Berlangsung 41 Hari!

Konsolidasi dan Reformasi Fiskal Harus Sejalan, Simak Penjelasan BKF Sabtu, 21 Mei 2022 | 13:00 WIB KEBIJAKAN FISKAL

Konsolidasi dan Reformasi Fiskal Harus Sejalan, Simak Penjelasan BKF

TERPOPULER

1

BULGARIA

Tarif PPN Minuman Keras Naik Jadi 20%, Hotel-Restoran Kompak Menolak

Tarif PPN Minuman Keras Naik Jadi 20%, Hotel-Restoran Kompak Menolak 2

TAIWAN

Kasus Covid-19 Melonjak, Jangka Waktu Lapor SPT Diperpanjang

3

ITALIA

Harga Migas Tinggi, Pajak Tambahan Perusahaan Energi Negara Ini Naik

4

AUSTRALIA

Otoritas Pajak Ini Peringatkan WP Soal Kewajiban Pajak Kripto dan NFT

5

AMERIKA SERIKAT

Redam Inflasi, AS Bakal Relaksasi Tarif Bea Masuk Impor dari China

TERBARU

1

KEBIJAKAN PAJAK

Bangun IKN Nusantara, Kriteria Penerima Insentif Pajak Bisa Diperluas

Bangun IKN Nusantara, Kriteria Penerima Insentif Pajak Bisa Diperluas 2

PENERIMAAN NEGARA

Ini 3 Tantangan Penerimaan Perpajakan yang Bakal Dihadapi pada 2023

3

KEBIJAKAN PAJAK

UU HKPD Diharapkan Jadi Solusi Tumpang Tindih Objek Pajak Restoran

4

KEBIJAKAN PAJAK

Bisa Untung Lebih Besar, Wajib Pajak Kembali Disarankan Ikut PPS

5

PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Peserta PPS Tidak Bertambah dalam 24 Jam Terakhir, 46.676 Wajib Pajak

 © COPYRIGHT 2022 DDTC. Tentang Kami Redaksi Pedoman Media Siber Disclaimer Kontak Kami Profile & Rate Card Awards
and
Recognition
×

Pindai QR Code untuk download di Playstore.

Akses DDTC News lebih mudah karena semua informasi pajak sekarang ada dalam genggaman Anda.

Akses DDTC News lebih mudah karena semua informasi pajak sekarang ada dalam genggaman Anda.

Comments

http://galeriwisata.id/assets/images/user-avatar-s.jpg

0 comment

Write the first comment for this!