Akses DDTC News lebih mudah karena semua informasi pajak sekarang ada dalam genggaman Anda.
Akses DDTC News lebih mudah karena semua informasi pajak sekarang ada dalam genggaman Anda.
Ilustrasi.
SOFIA, DDTCNews – Asosiasi hotel dan dan restoran Bulgaria, The Bulgarian Hotel and Restaurant Association (BHRA) menentang rencana kebijakan kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 20% atas produk wine atau anggur, dan bir. BHRA menilai kenaikan tarif ini bisa membuat restoran merugi dan berujung bangkrut.
Kenaikan tarif PPN ini diumumkan pemerintah Bulgaria pada 18 Mei 2022 lalu. Kebijakan ini juga dikhawatirkan akan memperburuk dampak lonjakan inflasi yang saat ini terjadi.
Jika ditarik ke belakang, pada 30 Juli 2020 lalu Majelis Nasional Bulgaria sempat menyepakati amandemen UU tentang PP.
"Amandemen ini memangkas tarif pajak penjualan atas produk anggur, bir, layanan bus charter, gym, dan fasilitas olahraga lainnya dari 20% menjadi 9%," tulis The Sofia Globe, dikutip Sabtu (20/5/2022).
Penurunan tarif yang sebelumnya dilakukan bertujuan untuk mengurangi dampak ekonomi dari pandemi Covid-19.
Wakil ketua BHRA Atanas Dimitrov mengatakan bahwa bisnis restoran tergolong padat karya. Namun, tidak adanya PPN atas tenaga kerja membuat perusahaan tidak dapat mengeklaim kredit pajak.
Pada saat yang sama, industri ini mengalami kekurangan tenaga kerja. Akibatnya ada biaya upah yang lebih tinggi.
“Mengingat fakta bahwa selama 2 tahun terakhir kami tidak memiliki aktivitas selama hampir 1,5 tahun, bagaimana kemudian membuktikan kolektibilitas di perusahaan yang tidak beroperasi?" kata Dimitrov.
Dimitrov juga menyinggung dampak pandemi yang begitu besar dirasakan industri perhotelan dan restoran sebagai industri penyedia hiburan. Saat kondisi ekonomi menekan masyarakat, layanan kenikmatan menjadi hal pertama yang akan ditinggalkan.
“Kenaikan PPN akan membuat produk kami tidak dapat dijual dan konsekuensinya bagi bisnis tidak dapat diprediksi," tambah Dimitrov. (sap)
KOMENTAR
0/1000 Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE. KirimARTIKEL TERKAIT
Selasa, 17 Mei 2022 | 15:00 WIB AUSTRALIAAsosiasi Meminta Sistem Pajak atas Migas Direformasi
Selasa, 17 Mei 2022 | 14:00 WIB PORTUGALAturan Baru Disusun, Negara Ini Ancang-Ancang Pajaki Transaksi Kripto
Selasa, 17 Mei 2022 | 13:00 WIB KEWAJIBAN PAJAKDJP Colek Warganet yang Ngaku Dapat Rp2,5 Juta per Hari dari Kripto
Selasa, 17 Mei 2022 | 12:00 WIB PMK 69/2022Beri Pinjaman Lewat Pinjol, Wajib Pajak Cukup Terima 1 Bukti Potong
berita pilihan
Minggu, 22 Mei 2022 | 08:30 WIB KEBIJAKAN PAJAKBangun IKN Nusantara, Kriteria Penerima Insentif Pajak Bisa Diperluas
Minggu, 22 Mei 2022 | 08:00 WIB PENERIMAAN NEGARAIni 3 Tantangan Penerimaan Perpajakan yang Bakal Dihadapi pada 2023
Minggu, 22 Mei 2022 | 07:00 WIB KEBIJAKAN PAJAKUU HKPD Diharapkan Jadi Solusi Tumpang Tindih Objek Pajak Restoran
Minggu, 22 Mei 2022 | 06:00 WIB KEBIJAKAN PAJAKBisa Untung Lebih Besar, Wajib Pajak Kembali Disarankan Ikut PPS
Sabtu, 21 Mei 2022 | 19:15 WIB PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELAPeserta PPS Tidak Bertambah dalam 24 Jam Terakhir, 46.676 Wajib Pajak
Sabtu, 21 Mei 2022 | 17:00 WIB WEBINAR STPI - DDTCPenyesuaian PPN di UU HPP Dinilai Lebih Rasional, Begini Penjelasannya
Sabtu, 21 Mei 2022 | 16:00 WIB PENEGAKAN HUKUMBea Cukai Gagalkan Pengiriman Rokok Ilegal dengan Bus, Jaringan Diusut
Sabtu, 21 Mei 2022 | 15:00 WIB ADMINISTRASI PAJAKAntisipasi M-Pajak Eror, UMKM Perlu Pencatatan Cadangan Tanpa Aplikasi
Sabtu, 21 Mei 2022 | 14:00 WIB PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELAKesempatan Ikut PPS Belum Tertutup, DJP: Masih Berlangsung 41 Hari!
Sabtu, 21 Mei 2022 | 13:00 WIB KEBIJAKAN FISKALKonsolidasi dan Reformasi Fiskal Harus Sejalan, Simak Penjelasan BKF
TERPOPULER
1BULGARIA
Tarif PPN Minuman Keras Naik Jadi 20%, Hotel-Restoran Kompak Menolak
2TAIWAN
Kasus Covid-19 Melonjak, Jangka Waktu Lapor SPT Diperpanjang
3ITALIA
Harga Migas Tinggi, Pajak Tambahan Perusahaan Energi Negara Ini Naik
4AUSTRALIA
Otoritas Pajak Ini Peringatkan WP Soal Kewajiban Pajak Kripto dan NFT
5AMERIKA SERIKAT
Redam Inflasi, AS Bakal Relaksasi Tarif Bea Masuk Impor dari China
TERBARU
1KEBIJAKAN PAJAK
Bangun IKN Nusantara, Kriteria Penerima Insentif Pajak Bisa Diperluas
2PENERIMAAN NEGARA
Ini 3 Tantangan Penerimaan Perpajakan yang Bakal Dihadapi pada 2023
3KEBIJAKAN PAJAK
UU HKPD Diharapkan Jadi Solusi Tumpang Tindih Objek Pajak Restoran
4KEBIJAKAN PAJAK
Bisa Untung Lebih Besar, Wajib Pajak Kembali Disarankan Ikut PPS
5PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA
Peserta PPS Tidak Bertambah dalam 24 Jam Terakhir, 46.676 Wajib Pajak
© COPYRIGHT 2022 DDTC. Tentang Kami Redaksi Pedoman Media Siber Disclaimer Kontak Kami Profile & Rate Card Awardsand
Recognition ×
Pindai QR Code untuk download di Playstore.
Akses DDTC News lebih mudah karena semua informasi pajak sekarang ada dalam genggaman Anda.
Akses DDTC News lebih mudah karena semua informasi pajak sekarang ada dalam genggaman Anda.
Comments
0 comment